Trik Menghitung Pph 21 dengan Mudah dan Tepat

Apa yang akan Anda lakukan ketika tiba saatnya menghitung Pph 21? Mengapa hal ini begitu penting dan perlu diperhatikan dengan cermat? Artikel ini akan membahas trik menghitung Pph 21 dengan mudah dan tepat sehingga Anda tidak perlu lagi bingung dan khawatir dengan perhitungan pajak penghasilan Anda. Terlebih lagi, kami akan membagikan beberapa tips dan trik yang dapat membantu Anda menghindari kesalahan dan mengoptimalkan pengembalian pajak Anda. Simak artikel ini hingga tuntas dan temukan langkah-langkah praktis yang bisa Anda terapkan.

$title$

Cara Hitung Pph 21

Pendahuluan Pph 21

Pajak penghasilan (Pph) 21 merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan. Pph 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, kegiatan bebas, otonomi daerah, harta, hadiah, dan kekayaan yang dipisahkan, serta penghasilan lain yang tidak termasuk penghasilan dari kegiatan usaha.

Pengertian Pph 21

Pph 21 atau pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi yang bersifat tetap atau berkesinambungan, baik yang berasal dari pekerjaan atau jabatan yang telah ditetapkan, maupun yang diperoleh dari kegiatan lainnya.

Pendapatan Kena Pajak Pph 21

Pendapatan yang masuk dalam penghasilan kena pajak Pph 21 antara lain gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, komisi, atau imbalan lainnya yang diterima secara periodik atau tidak periodik. Pendapatan kena pajak juga termasuk penghasilan yang diterima dari usaha atau pekerjaan bebas, seperti penghasilan dari jual-beli properti, penghasilan dari usaha perseorangan, atau penghasilan dari profesi tertentu.

? Penjelasan Lebih Rinci tentang Pph 21

Pph 21 merupakan pajak yang wajib dibayar oleh setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan. Jenis penghasilan yang termasuk dalam kategori penghasilan yang dikenai Pph 21 meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, komisi, atau imbalan lainnya. Pembayaran tersebut dapat diterima secara periodik, seperti bulanan atau tahunan, atau tidak periodik, seperti bonus atau komisi.

Selain dari penghasilan pekerjaan, Pph 21 juga dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari kegiatan bebas, otonomi daerah, harta, hadiah, dan kekayaan yang dipisahkan. Contoh dari penghasilan tersebut adalah penghasilan dari jual-beli properti, penghasilan dari usaha perseorangan, atau penghasilan dari profesi tertentu.

? Cara Menghitung Pph 21

Ada beberapa langkah yang dapat Anda ikuti untuk menghitung Pph 21 yang harus Anda bayar berdasarkan penghasilan yang diterima. Berikut ini adalah langkah-langkahnya:

1. Menghitung Penghasilan Bruto (Penghasilan Kena Pajak)

Pertama-tama, Anda perlu menghitung penghasilan bruto atau penghasilan kena pajak yang Anda terima. Penghasilan kena pajak ini termasuk semua jenis penghasilan yang telah disebutkan sebelumnya, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, komisi, atau imbalan lainnya.

Jika Anda memiliki penghasilan periodik, misalnya gaji bulanan, maka penghasilan bruto dapat dihitung dengan menjumlahkan semua penghasilan tersebut selama satu tahun. Jika Anda memiliki penghasilan tidak periodik, seperti bonus tahunan, maka penghasilan bruto adalah jumlah penghasilan tersebut.

2. Menghitung Pengurangan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Pada langkah ini, Anda perlu mengurangkan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dari penghasilan bruto yang telah dihitung sebelumnya. PTKP merupakan pengurangan yang diberikan kepada setiap wajib pajak berdasarkan status dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan.

PTKP dapat berbeda-beda tergantung pada status pernikahan Anda dan jumlah tanggungan yang Anda miliki. Pada tahun 2021, PTKP terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

Wajib pajak belum menikah dan tidak memiliki tanggungan: Rp 54 juta per tahun
Wajib pajak menikah tanpa tanggungan: Rp 58,5 juta per tahun
Wajib pajak menikah dengan satu tanggungan: Rp 63 juta per tahun
Wajib pajak menikah dengan dua tanggungan: Rp 67,5 juta per tahun
Wajib pajak menikah dengan tiga tanggungan atau lebih: Rp 72 juta per tahun

Dalam menghitung PTKP, Anda dapat menggunakan rumus PTKP sesuai dengan status Anda dan jumlah tanggungan yang Anda miliki.

3. Menghitung Penghasilan Neto (Penghasilan Setelah PTKP Dikurangkan)

Setelah mengurangkan PTKP dari penghasilan bruto, Anda akan mendapatkan penghasilan neto atau penghasilan setelah PTKP dikurangkan. Penghasilan neto ini merupakan jumlah penghasilan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan Pph 21 yang harus Anda bayar.

Perlu diketahui bahwa penghasilan neto ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu penghasilan neto biasa dan penghasilan neto teratur. Penghasilan neto biasa adalah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau jabatan yang telah ditetapkan, sedangkan penghasilan neto teratur adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan lainnya.

4. Menghitung Pph yang Harus Dibayar

Terakhir, Anda perlu menghitung Pph 21 yang harus Anda bayar berdasarkan penghasilan neto yang telah dihitung sebelumnya. Tarif Pph 21 ditentukan berdasarkan jumlah penghasilan neto yang Anda miliki.

Pada tahun 2021, tarif Pph 21 terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:

Penghasilan hingga Rp 50 juta pertahun: 5%
Penghasilan di atas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta pertahun: 15%
Penghasilan di atas Rp 250 juta pertahun: 25%

Anda perlu mengalikan penghasilan neto Anda dengan tarif Pph 21 yang sesuai untuk mengetahui jumlah Pph 21 yang harus Anda bayar.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda akan dapat menghitung sendiri jumlah Pph 21 yang harus Anda bayar berdasarkan penghasilan yang Anda terima. Penting untuk selalu memastikan pemenuhan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam membayar pajak guna mendukung pembangunan dan pengelolaan negara.

Jadi, itulah beberapa penjelasan dan langkah-langkah mengenai cara menghitung Pph 21 di Indonesia. Dengan memahami proses menghitung ini, Anda akan lebih memahami kewajiban dan tanggung jawab Anda sebagai wajib pajak.

Untuk cara menghitung PPh 21, Anda dapat mengikuti langkah-langkah yang disediakan dalam artikel ini. Artikel tersebut memberikan penjelasan detail tentang perhitungan PPh 21 dan langkah-langkah yang harus diikuti.

Beberapa Metode Menghitung Pph 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph 21) adalah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak atas penghasilan yang diterima dalam bentuk gaji atau upah. Perhitungan Pph 21 dapat dilakukan dengan beberapa metode yang berlaku di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan untuk menghitung Pph 21.

Metode Tarif Progresif

Metode tarif progresif adalah metode perhitungan Pph 21 yang menggunakan tingkat tarif yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya penghasilan yang diterima. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, maka tingkat tarif yang dikenakan juga akan semakin tinggi.

Metode ini mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan setiap tahun. Tarif progresif yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan hingga Rp50.000.000,- dikenakan tarif 5%

2. Penghasilan di atas Rp50.000.000,- hingga Rp250.000.000,- dikenakan tarif 15%

3. Penghasilan di atas Rp250.000.000,- hingga Rp500.000.000,- dikenakan tarif 25%

4. Penghasilan di atas Rp500.000.000,- dikenakan tarif 30%

Contoh perhitungan menggunakan metode tarif progresif:

Seorang karyawan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp100.000.000,- per bulan. Maka perhitungan Pph 21 yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

Penghasilan Rp100.000.000,- dikurangi Rp5.000.000,- (PTKP) = Rp95.000.000,-

Pph 21 yang harus dibayarkan = Rp50.000.000,- x 5% + (Rp95.000.000 – Rp50.000.000) x 15% = Rp2.500.000,- + Rp7.250.000,- = Rp9.750.000,-

Jadi, karyawan tersebut harus membayar Pph 21 sebesar Rp9.750.000,- setiap bulan.

Metode Pajak Teratur (Gliding Scale)

Metode pajak teratur, atau yang juga dikenal dengan sebutan gliding scale, adalah metode perhitungan Pph 21 yang menggunakan tarif yang tetap. Tarif yang digunakan dalam metode ini sama untuk setiap rentang penghasilan yang ditentukan.

Dalam metode pajak teratur, tarif yang digunakan saat ini adalah 5%. Namun, tarif tersebut dapat berubah setiap tahun berdasarkan kebijakan pemerintah.

Contoh perhitungan menggunakan metode pajak teratur:

Seorang karyawan memiliki penghasilan bruto sebesar Rp10.000.000,- per bulan. Maka perhitungan Pph 21 yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

Penghasilan Rp10.000.000,- dikurangi Rp5.000.000,- (PTKP) = Rp5.000.000,-

Pph 21 yang harus dibayarkan = Rp5.000.000,- x 5% = Rp250.000,-

Jadi, karyawan tersebut harus membayar Pph 21 sebesar Rp250.000,- setiap bulan.

Metode Pajak Final

Metode pajak final adalah metode perhitungan Pph 21 yang menggunakan tarif pajak final yang dikenakan langsung pada pendapatan bruto. Metode ini umumnya digunakan untuk jenis penghasilan tertentu, seperti penghasilan dari jual-beli properti atau penghasilan lain yang dinyatakan sebagai penghasilan jumlah tertentu tanpa adanya potongan-potongan lainnya.

Tarif pajak final yang digunakan dalam metode ini adalah 10%. Pajak final yang harus dibayarkan langsung dihitung dari pendapatan bruto tanpa dikurangi dengan PTKP.

Contoh perhitungan menggunakan metode pajak final:

Seorang pengusaha mendapatkan penghasilan bruto sebesar Rp500.000.000,- dari penjualan properti. Maka perhitungan Pph 21 yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

Pph 21 yang harus dibayarkan = Rp500.000.000,- x 10% = Rp50.000.000,-

Jadi, pengusaha tersebut harus membayar Pph 21 sebesar Rp50.000.000,-.

Potongan Penghasilan Bruto untuk Pph 21

Potongan Pribadi

Potongan Tanggungan Keluarga

Potongan tanggungan keluarga adalah potongan penghasilan bruto yang diberikan kepada wajib pajak yang memiliki tanggungan berupa keluarga, seperti pasangan dan anak.

Potongan Biaya Jabatan

Emoticon:

Potongan pribadi: ?‍?‍??‍?‍?
Potongan tanggungan keluarga: ?‍?‍?
Potongan biaya jabatan: ?

Potongan pribadi adalah potongan penghasilan bruto yang diberikan kepada setiap wajib pajak yang memiliki tanggungan, seperti pasangan, anak, atau keluarga yang menjadi tanggungan dalam penghasilan wajib pajak. Potongan ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dengan mempertimbangkan kewajiban finansial yang harus dipenuhi terhadap keluarga yang menjadi tanggungannya. Dengan adanya potongan pribadi, penghasilan bruto wajib pajak akan dikurangi sejumlah nominal yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan perpajakan yang berlaku. Potongan ini dapat membantu wajib pajak dalam merencanakan keuangannya dan memberikan kelonggaran dalam membayar pajak secara proporsional. Sebagai contoh, jika seorang wajib pajak memiliki istri dan satu anak, maka potongan pribadi yang diterima akan lebih besar dibandingkan dengan seorang wajib pajak yang belum menikah dan tidak memiliki anak.

Potongan tanggungan keluarga adalah potongan penghasilan bruto yang diberikan kepada wajib pajak yang memiliki tanggungan berupa keluarga, seperti pasangan dan anak. Potongan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan bahwa wajib pajak memiliki beban finansial untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam peraturan perpajakan, ukuran potongan tanggungan keluarga ditetapkan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak. Semakin banyak anggota keluarga yang menjadi tanggungan, potongan tanggungan keluarga yang diterima oleh wajib pajak akan semakin besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak yang harus memikul tanggung jawab finansial terhadap keluarganya. Adanya potongan tanggungan keluarga dapat membantu wajib pajak untuk mengatur keuangannya dan memastikan kebutuhan keluarga tercukupi dengan adil.

Potongan biaya jabatan adalah potongan penghasilan bruto yang diberikan kepada wajib pajak yang berstatus sebagai pekerja. Potongan ini diberikan untuk mengompensasi biaya yang dikeluarkan oleh pekerja dalam menjalankan pekerjaan atau jabatannya. Biaya yang dapat dikompensasikan melalui potongan ini meliputi biaya transportasi, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya sewa atau cicilan kendaraan dinas, biaya perawatan dan perbaikan kendaraan dinas, biaya telekomunikasi, biaya seragam dan atribut kerja, biaya representasi atau rapat dinas, biaya representasi atau kegiatan dinas lainnya, biaya keanggotaan organisasi profesi, biaya pajak kendaraan bermotor, serta biaya asuransi kesehatan. Potongan biaya jabatan bertujuan untuk memberikan insentif kepada pekerja agar tetap produktif dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa terbebani biaya yang harus dikeluarkan. Dalam peraturan perpajakan, potongan biaya jabatan memiliki batasan maksimal tertentu yang dapat dikompensasikan dan akan dihitung berdasarkan penghasilan bruto wajib pajak.

Originally posted 2023-08-05 14:24:56.

VioMagz